PENDUDUKAN GEDUNG DPR/MPR

Pasca peristiwa Trisakti dan kerusuhan massa memicu gerakan  mahasiswa yang berpusat di Jakarta untuk mulai melancarkan  aksi yang lebih besar. Mereka mengarahkan perhatian utama kepada wakil-wakil rakyat di DPR/MPR RI. Mahasiswa pun berdatangan ke gedung DPR/MPR RI dengan tuntutan utama yaitu segera dilakukan Sidang Istimewa MPR (SI MPR) dan Pecabutan mandat MPR kepada Soeharto. Pada tanggal 18 Mei 1998, gedung MPR diklaim oleh mahasiswa menjadi milik mahasiswa atas nama rakyat. Mahasiswa dapat menguasai gedung tersebut karena penjagaan oleh aparat keamanan mulai longgar. Hal ini mengindikasikan bahwa militer tidak lagi mendukung sepenuhnya pemerintahan Soeharto, sehingga semakin menguatkan bahwa telah terjadi perpecahan dalam kubu militer sendiri. Berkaitan dengan hal  tersebut, situasi dan kondisi politik di indonesia mencekam. Pimpinan MPR dan DPR, Harmoko mengeluarkan usulan kepada Soeharto untuk mengundurkan diri demi keamanan situasi. Namun usulan Harmoko dibantah oleh pimpinan ABRI yang menyatakan bahwa pendapat itu bukan pendapat lembaga, namun lebih sebagai pendapat pribadi.

Pada tanggal 19 Mei 1998 secara mengejutkan angka rupiah turun lagi hingga menembus angka Rp15.900,00. Masyarakat tidak dapat tinggal diam, masyarakat bersama Dewan Reformasi menolak hasil sidang umum 1997. Pada tanggal yang sama di Yogyakarta terjadi Pisowanan Ageng (perkumpulan besar) yang diadakan di Alun-alun Utara. Pokok pertemuan itu adalah maklumat Sri Sultan HB X dan Sri Pakualam VIII untuk menggalang kekuatan menegakkan kesatuan bangsa. Maka seluruh elemen masyarakat Yogyakarta menjalin kekuatan menolak kepemimpinan Soeharto.

Sejak 18 Mei kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai universitas berdatangan untuk menduduki gedung DPR/MPR RI. Karena kuatnya tuntutan mahasiswa, maka pada tanggal 20 Mei 1998 pimpinan DPR berdasarkan hasil konsultasi memutuskan akan segera menggelar SI MPR jika presiden tidak mengundurkan diri.

Leave a Reply